Panduan Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif -

Bab 1: Pengantar Keadilan Restoratif

1.1 Definisi Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kondisi yang diakibatkan oleh tindak pidana, daripada hanya menghukum pelaku. Dalam pendekatan ini, korban, pelaku, dan masyarakat diajak untuk bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya mengembalikan kerugian yang dialami korban tetapi juga mengupayakan rehabilitasi bagi pelaku, serta memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat pasca terjadinya tindak pidana.

1.2 Peran Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif memegang peran penting dalam mengubah cara pandang terhadap hukuman. Sistem peradilan pidana tradisional biasanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi dengan keadilan restoratif, perhatian lebih diberikan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Penerapan keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses pemulihan, sehingga mereka merasa lebih dihargai dan dilibatkan.

1.3 Tujuan Penerapan Keadilan Restoratif

Ada beberapa tujuan utama dari penerapan keadilan restoratif, di antaranya:

Pemulihan Korban: Fokus utama dari pendekatan ini adalah memperbaiki dampak yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk kerugian fisik, mental, maupun ekonomi.
Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku tindak pidana diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakannya, dengan cara berpartisipasi dalam pemulihan korban dan mengakui perbuatannya.
Rehabilitasi Pelaku: Selain bertanggung jawab atas perbuatannya, pelaku juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.
Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana: Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang karena telah belajar dari proses restoratif yang melibatkan pemulihan dan tanggung jawab.

1.4 Manfaat Keadilan Restoratif

Pendekatan keadilan restoratif membawa sejumlah manfaat baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat luas. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan antara lain:

Korban: Mendapat pemulihan secara langsung dan merasakan bahwa keadilan telah ditegakkan melalui keterlibatannya dalam proses penyelesaian perkara.
Pelaku: Mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya dengan cara yang lebih konstruktif daripada sekadar menjalani hukuman.
Masyarakat: Dengan adanya penyelesaian secara restoratif, masyarakat dapat merasakan dampak positif dari proses pemulihan hubungan sosial, sehingga konflik yang ada tidak berlarut-larut.

Bab 2: Landasan Hukum dan Kerangka Kerja

2.1 Landasan Hukum Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana di Indonesia didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum untuk pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) – Hukum acara pidana memberikan kerangka dasar bagi proses pengadilan pidana, termasuk kemungkinan penerapan pendekatan restoratif.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak – Mengatur penanganan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif, dengan tujuan memulihkan kondisi anak dan mencegah anak dari hukuman pidana yang berat.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman – Mengatur prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang juga mencakup penerapan keadilan restoratif oleh hakim dalam menjalankan perannya.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Salah satu undang-undang dasar yang mengatur berbagai aspek hukum pidana di Indonesia, termasuk ruang lingkup penerapan keadilan restoratif.

Selain undang-undang, landasan hukum keadilan restoratif juga diperkuat dengan berbagai peraturan lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan panduan lebih rinci mengenai pelaksanaannya di pengadilan.

2.2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan salah satu regulasi penting yang menetapkan tata cara, prinsip, dan syarat penerapan keadilan restoratif dalam proses pengadilan pidana di Indonesia. PERMA ini mencakup berbagai aspek, mulai dari definisi, ruang lingkup, hingga tahapan penerapan keadilan restoratif oleh hakim dalam persidangan.

2.3 Prinsip-Prinsip Penerapan Keadilan Restoratif

PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan beberapa prinsip penting yang harus diikuti dalam penerapan keadilan restoratif, yaitu:

Pemulihan Keadaan: Tujuan utama keadilan restoratif adalah memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, serta memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
Penguatan Hak Korban: Keadilan restoratif memperkuat hak korban dengan memberikan kesempatan kepada korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara.
Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi dalam proses pemulihan.
Pidana Sebagai Upaya Terakhir: Pidana penjara harus digunakan sebagai langkah terakhir jika pendekatan restoratif tidak dapat menyelesaikan konflik.
Konsensualitas: Keputusan yang diambil harus berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku tanpa adanya paksaan.
Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh proses harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.

2.4 Ruang Lingkup Penerapan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada berbagai jenis tindak pidana, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Beberapa jenis perkara yang dapat menggunakan pendekatan restoratif, antara lain:

Tindak Pidana Ringan: Perkara-perkara yang merugikan korban secara ekonomi dengan nilai kerugian yang relatif kecil, seperti tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 atau upah minimum provinsi setempat.
Delik Aduan: Kasus yang hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya perkara kekerasan dalam rumah tangga.
Tindak Pidana dengan Ancaman Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara: Untuk perkara yang ancaman pidananya maksimal 5 tahun, keadilan restoratif dapat diterapkan selama kedua belah pihak setuju.
Tindak Pidana Anak: Keadilan restoratif sangat dianjurkan untuk diterapkan pada tindak pidana yang melibatkan anak, terutama jika proses diversion (pengalihan perkara anak di luar pengadilan) tidak berhasil.
Tindak Pidana Lalu Lintas: Kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat pada kerugian kecil juga dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

2.5 Kendala Penerapan Keadilan Restoratif

Meskipun keadilan restoratif memiliki banyak manfaat, ada beberapa kondisi di mana penerapannya tidak dapat dilakukan, antara lain:

Penolakan dari Korban atau Pelaku: Jika salah satu pihak menolak untuk melakukan perdamaian, maka keadilan restoratif tidak dapat diterapkan.
Adanya Relasi Kuasa: Jika terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, penerapan keadilan restoratif bisa dianggap tidak adil.
Pengulangan Tindak Pidana: Jika pelaku mengulangi tindak pidana serupa dalam kurun waktu 3 tahun setelah menyelesaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, keadilan restoratif tidak berlaku.

Bab 3: Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

3.1 Pemulihan Keadaan

Prinsip pertama dalam keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan, yang berarti bahwa tujuan utama proses ini adalah memperbaiki keadaan sebelum tindak pidana terjadi. Hal ini mencakup upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun material. Pemulihan juga melibatkan usaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, terutama antara korban dan pelaku.

Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pembayaran ganti rugi, permintaan maaf, atau tindakan lain yang bertujuan memperbaiki kondisi korban. Pelaku juga diharapkan untuk memahami dampak dari tindakannya dan berpartisipasi aktif dalam proses pemulihan.

3.2 Penguatan Hak Korban

Salah satu keunggulan pendekatan keadilan restoratif adalah penguatan hak-hak korban. Dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi, tetapi dalam pendekatan restoratif, korban memiliki peran yang lebih besar. Korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya, perasaannya, dan harapannya terkait tindak pidana yang telah terjadi.

Hak-hak korban yang ditekankan dalam keadilan restoratif meliputi hak untuk:

Menyampaikan kerugian yang dialami secara langsung di hadapan pelaku.
Berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil.
Mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan dan kerugian yang dialami.

3.3 Tanggung Jawab Pelaku

Pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini adalah prinsip penting dalam keadilan restoratif. Tanggung jawab ini tidak hanya berbentuk hukuman fisik seperti penjara, tetapi lebih pada pengakuan dan penyesalan pelaku atas tindakan yang telah dilakukan. Pelaku didorong untuk memahami dampak dari tindakannya dan terlibat dalam upaya memulihkan kerugian yang dialami korban.

Dalam beberapa kasus, pelaku juga diharapkan untuk melakukan tindakan nyata yang menunjukkan penebusan atas kesalahan mereka, seperti:

Melakukan pekerjaan sosial atau pengabdian kepada masyarakat.
Membayar ganti rugi kepada korban.
Meminta maaf secara tulus kepada korban dan masyarakat.

3.4 Pidana sebagai Upaya Terakhir

Sistem keadilan restoratif menekankan bahwa hukuman pidana, terutama pidana penjara, harus menjadi upaya terakhir. Penahanan dan hukuman penjara tidak selalu menjadi solusi terbaik untuk semua tindak pidana, terutama untuk pelanggaran yang lebih ringan atau kasus di mana pelaku masih muda atau baru pertama kali melakukan pelanggaran.

Prinsip ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian yang lebih konstruktif, di mana pelaku dapat memperbaiki diri tanpa harus kehilangan kebebasan. Pidana penjara dapat dihindari jika pelaku dan korban mampu mencapai kesepakatan perdamaian yang adil bagi kedua belah pihak.

3.5 Konsensualitas

Prinsip konsensualitas menegaskan bahwa setiap langkah dalam proses keadilan restoratif harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun untuk mencapai kesepakatan. Kedua belah pihak harus sepakat secara sukarela terhadap cara penyelesaian yang ditawarkan.

Kesepakatan ini dapat melibatkan berbagai bentuk kompensasi atau tindakan pemulihan, asalkan keduanya merasa bahwa solusi tersebut adil dan dapat dilaksanakan. Jika salah satu pihak menolak, maka pendekatan restoratif tidak dapat dilanjutkan, dan perkara dapat diselesaikan melalui jalur peradilan biasa.

3.6 Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh proses keadilan restoratif harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ini berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum serta masyarakat. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat harus memastikan bahwa proses tersebut terbuka dan semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka.

Hakim juga bertugas untuk memantau bahwa proses restoratif berjalan dengan jujur dan adil, tanpa adanya tekanan atau manipulasi dari pihak tertentu. Selain itu, proses ini harus dicatat dengan baik dalam berita acara persidangan agar setiap kesepakatan dapat menjadi pertimbangan dalam putusan pengadilan.

Bab 4: Proses Keadilan Restoratif

4.1 Tahapan Penerapan Keadilan Restoratif di Pengadilan

Proses penerapan keadilan restoratif dimulai ketika hakim memutuskan bahwa suatu perkara memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan:

Pengajuan Perkara di Pengadilan
Pada sidang pertama, setelah jaksa membacakan dakwaan dan terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, hakim akan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui atau membantah perbuatan yang didakwakan.
Kesediaan Pelaku untuk Memperbaiki Keadaan
Jika terdakwa mengakui perbuatannya dan korban setuju untuk melanjutkan keadilan restoratif, proses ini dapat langsung dilanjutkan. Jika terdakwa menolak dakwaan atau sebagian dari dakwaan, maka proses persidangan akan dilanjutkan sesuai hukum acara pidana biasa.
Partisipasi Korban dalam Sidang
Hakim akan memanggil korban untuk hadir dalam persidangan. Korban diberi kesempatan untuk memberikan keterangan mengenai dampak tindak pidana, termasuk kerugian yang dialami serta kebutuhan mereka untuk pemulihan. Jika korban tidak hadir, hakim dapat menunda sidang sampai korban dapat hadir.
Perdamaian Sebelum Persidangan
Dalam hal telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa sebelum sidang, hakim dapat memeriksa kesepakatan yang telah dibuat dan mempertimbangkan hal tersebut dalam putusan. Jika perdamaian telah dilakukan dan kesepakatan dipenuhi, hakim dapat menggunakan kesepakatan tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam putusan.

4.2 Peran Hakim dalam Proses Restoratif

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam proses keadilan restoratif. Beberapa kewenangan hakim dalam proses ini antara lain:

Menilai Kesepakatan Perdamaian
Jika terdakwa dan korban telah mencapai perdamaian, hakim akan menilai apakah kesepakatan tersebut adil dan dapat diterima. Hakim dapat mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam putusan yang dijatuhkan.
Menggali Informasi Lebih Lanjut
Hakim berwenang untuk menggali informasi yang lebih rinci terkait kerugian yang dialami korban, kemampuan terdakwa untuk memperbaiki kerugian, serta kemungkinan adanya bantuan pemulihan bagi korban dan terdakwa.
Menjaga Transparansi dan Keadilan
Hakim harus memastikan bahwa proses perdamaian berlangsung secara adil dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hakim juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai tidak melanggar hukum atau melibatkan unsur penipuan atau pemaksaan.

4.3 Jenis-Jenis Kesepakatan dalam Keadilan Restoratif

Kesepakatan dalam proses keadilan restoratif dapat berbentuk beberapa hal, di antaranya:

Penggantian Kerugian
Terdakwa dapat mengganti kerugian yang dialami oleh korban, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Ganti rugi ini bisa berupa uang atau barang yang menggantikan kerugian fisik atau mental yang diderita oleh korban.
Pelaksanaan Tindakan Khusus
Kesepakatan bisa berupa pelaksanaan tindakan tertentu oleh terdakwa, misalnya kerja sosial atau pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk penebusan atas perbuatannya.
Kompensasi Lainnya
Selain ganti rugi atau pelaksanaan tindakan, terdakwa dapat memberikan kompensasi lain yang telah disepakati dengan korban, seperti permintaan maaf atau pernyataan yang menyatakan pertanggungjawaban pelaku.

4.4 Proses Restoratif dalam Kasus Khusus

Dalam beberapa kasus, seperti perkara yang melibatkan anak atau korban penyandang disabilitas, proses keadilan restoratif membutuhkan penanganan yang lebih hati-hati. Berikut adalah beberapa ketentuan khusus:

Perkara Anak
Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, keadilan restoratif diutamakan untuk mencegah anak dari hukuman pidana yang berat. Jika proses diversi (pengalihan perkara anak dari peradilan pidana) tidak berhasil, hakim dapat melanjutkan dengan pendekatan keadilan restoratif selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Korban Penyandang Disabilitas
Dalam hal korban atau terdakwa merupakan penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik, hakim dapat meminta pendampingan dari ahli atau pendamping disabilitas untuk memastikan proses berjalan dengan adil dan sesuai dengan kebutuhan khusus pihak yang terlibat.

4.5 Batasan dan Keterbatasan Penerapan Keadilan Restoratif

Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Ada beberapa batasan yang ditetapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, di antaranya:

Penolakan Perdamaian
Jika salah satu pihak, baik korban maupun terdakwa, menolak untuk melakukan perdamaian, maka proses keadilan restoratif tidak dapat dilanjutkan, dan perkara harus diproses melalui jalur hukum biasa.
Adanya Relasi Kuasa
Keadilan restoratif tidak dapat diterapkan jika terdapat relasi kuasa antara korban dan terdakwa yang menyebabkan ketidaksetaraan, seperti hubungan atasan dan bawahan, yang dapat merugikan salah satu pihak.
Pengulangan Tindak Pidana
Jika terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama dalam kurun waktu tiga tahun setelah menyelesaikan hukuman atas perkara sebelumnya, penerapan keadilan restoratif tidak berlaku.

Bab 5: Pertimbangan Khusus dalam Penerapan Keadilan Restoratif

5.1 Penanganan Kasus yang Melibatkan Anak

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pendekatan keadilan restoratif sangat dianjurkan diterapkan dalam perkara anak. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari hukuman berat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri.

Beberapa ketentuan penting dalam penanganan kasus anak dengan pendekatan keadilan restoratif antara lain:

Diversi: Jika memungkinkan, perkara anak diupayakan untuk diselesaikan di luar jalur peradilan melalui mekanisme diversi. Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari stigma pidana dan mendorong tanggung jawab serta pemulihan bagi korban dan anak.
Peran Pendamping: Dalam proses restoratif, anak harus didampingi oleh orang tua atau wali, serta penasihat hukum. Hal ini untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak tetap diutamakan.
Pemulihan Anak dan Korban: Proses keadilan restoratif dalam perkara anak tidak hanya memfokuskan pada pelaku, tetapi juga memulihkan korban serta memperbaiki hubungan antara anak dan masyarakat.

5.2 Korban Penyandang Disabilitas

Korban yang menyandang disabilitas, baik fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, juga harus mendapatkan perlakuan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, terdapat ketentuan khusus mengenai perlindungan hak-hak korban disabilitas.

Proses keadilan restoratif yang melibatkan korban disabilitas meliputi:

Pendampingan: Korban penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendamping selama proses persidangan. Pendamping dapat membantu korban dalam berkomunikasi dan memastikan bahwa mereka memahami proses yang berlangsung.
Akomodasi Khusus: Pengadilan harus menyediakan fasilitas atau akomodasi yang memungkinkan korban disabilitas berpartisipasi secara penuh dalam proses pengadilan, termasuk fasilitas komunikasi atau perangkat lain yang dibutuhkan.

5.3 Relasi Kuasa dalam Kasus Pidana

Relasi kuasa adalah salah satu hal yang menjadi perhatian khusus dalam penerapan keadilan restoratif. Relasi kuasa dapat terjadi ketika terdapat ketidaksetaraan antara korban dan pelaku, baik dari segi status sosial, ekonomi, pendidikan, atau jabatan. Dalam kondisi ini, proses perdamaian bisa jadi tidak berlangsung adil karena salah satu pihak memiliki kekuasaan yang lebih besar dan dapat mempengaruhi pihak lain untuk menerima kesepakatan yang tidak adil.

Dalam kasus yang melibatkan relasi kuasa, hakim harus lebih berhati-hati dan memastikan bahwa:

Proses Perdamaian Sukarela: Hakim wajib memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam proses perdamaian. Korban dan pelaku harus sepakat secara sukarela dan tidak berada di bawah tekanan atau ancaman dari pihak manapun.
Keadilan Substantif: Hakim harus mempertimbangkan apakah kesepakatan yang dihasilkan mencerminkan keadilan substantif, di mana hak dan kepentingan korban terlindungi tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan pelaku.

5.4 Proses Restoratif dalam Perkara dengan Pelaku Anak

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku sangat ditekankan untuk mencegah anak dari sistem peradilan pidana formal yang keras. Beberapa hal penting dalam menangani pelaku anak melalui pendekatan restoratif antara lain:

Penghindaran Penahanan: Sebisa mungkin, penahanan terhadap anak harus dihindari. Pemulihan bagi korban dan pelaku lebih diutamakan dengan memberikan sanksi edukatif seperti pelatihan, konseling, atau kerja sosial.
Peran Masyarakat: Masyarakat juga diharapkan berperan dalam mendukung proses rehabilitasi anak pelaku tindak pidana dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan anak.
Perlindungan Hak Anak: Dalam seluruh proses, hak-hak anak harus dijamin, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan rehabilitasi yang sesuai dengan usia dan kondisi anak.

5.5 Proses Restoratif dalam Perkara yang Menimbulkan Korban Banyak

Dalam kasus tindak pidana yang menimbulkan banyak korban, seperti kasus kecelakaan lalu lintas atau kejahatan ekonomi, penerapan keadilan restoratif memerlukan strategi yang lebih kompleks. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

Kesepakatan Kolektif: Dalam hal terdapat banyak korban, kesepakatan antara pelaku dan korban harus disetujui secara kolektif. Hakim perlu memastikan bahwa setiap korban mendapatkan kesempatan yang adil untuk menyampaikan aspirasinya.
Kompensasi Proporsional: Hakim harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan oleh pelaku dibagi secara adil di antara para korban sesuai dengan tingkat kerugian yang mereka alami.
Pemulihan Sosial: Selain pemulihan individu, pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini juga harus mempertimbangkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan komunitas, terutama dalam kasus yang melibatkan dampak luas di masyarakat.

5.6 Pengawasan dan Monitoring

Untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif berlangsung secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan dari pengadilan tingkat atas sangat penting. Ketua pengadilan tingkat banding berwenang untuk:

Melakukan monitoring terhadap penerapan keadilan restoratif di pengadilan tingkat pertama.
Memberikan pembinaan dan bimbingan kepada hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
Menerima laporan mengenai proses restoratif yang berlangsung di wilayah hukumnya.

Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan secara konsisten dan akuntabel, serta tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Bab 6: Tata Kelola Administrasi Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

6.1 Pencatatan dan Dokumentasi

Salah satu elemen penting dalam penerapan keadilan restoratif adalah pencatatan dan dokumentasi yang lengkap atas seluruh proses. Pencatatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam penyelesaian perkara dilakukan sesuai prosedur, serta sebagai bahan evaluasi dan bukti untuk pengadilan tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang harus dicatat dalam proses keadilan restoratif:

Kesepakatan Perdamaian: Setiap kesepakatan yang dibuat antara pelaku dan korban harus dicatat dalam berita acara persidangan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Hakim juga harus memastikan bahwa kesepakatan ini diajukan kepada jaksa dan penasihat hukum sebagai bahan pertimbangan dalam tuntutan dan pembelaan.
Proses Persidangan: Semua tahapan persidangan, termasuk keterangan dari pelaku, korban, dan saksi-saksi, harus dicatat dengan baik oleh panitera pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan tidak ada langkah yang terlewatkan.
Putusan Pengadilan: Jika kesepakatan perdamaian dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, hal tersebut harus dicantumkan secara eksplisit dalam amar putusan.

6.2 Pengawasan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding

Untuk memastikan penerapan keadilan restoratif berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, Ketua Pengadilan Tingkat Banding memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Beberapa bentuk pengawasan tersebut antara lain:

Pembinaan Hakim: Ketua Pengadilan Tingkat Banding berwenang memberikan bimbingan dan arahan kepada hakim di pengadilan tingkat pertama mengenai penerapan keadilan restoratif.
Monitoring Proses: Ketua Pengadilan Tingkat Banding juga bertanggung jawab untuk memantau jalannya proses persidangan yang menerapkan keadilan restoratif, termasuk mengevaluasi putusan dan kesepakatan yang dihasilkan.
Penerimaan Laporan: Setiap pengadilan tingkat pertama wajib menyampaikan laporan berkala mengenai perkara-perkara yang diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

6.3 Peran Jaksa dan Penasihat Hukum

Dalam proses keadilan restoratif, jaksa dan penasihat hukum juga memegang peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban dan terdakwa terlindungi. Peran mereka mencakup:

Jaksa: Jaksa bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil kesepakatan perdamaian kepada pengadilan dan mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam tuntutannya. Jaksa juga dapat berperan sebagai mediator antara korban dan terdakwa dalam proses pencapaian kesepakatan.
Penasihat Hukum: Penasihat hukum terdakwa bertugas memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan kemampuan terdakwa dan tidak merugikan hak-haknya. Penasihat hukum juga dapat memberikan saran kepada terdakwa dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

6.4 Penerapan dalam Putusan Hakim

Dalam putusan yang menerapkan keadilan restoratif, hakim harus secara jelas mencantumkan alasan penerapan pendekatan ini serta menyebutkan kesepakatan yang telah dicapai antara korban dan terdakwa. Beberapa pertimbangan yang harus dicantumkan dalam putusan antara lain:

Pelaksanaan Perdamaian: Hakim dapat mencantumkan bahwa terdakwa telah melaksanakan atau berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah dicapai.
Kompensasi yang Diberikan: Hakim dapat menjadikan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh terdakwa sebagai faktor yang meringankan dalam putusan.
Alternatif Pidana: Jika kesepakatan perdamaian melibatkan pelaksanaan pekerjaan sosial atau tindakan lain yang disepakati, hakim dapat memasukkan hal ini sebagai bagian dari putusan.

6.5 Pengelolaan Administrasi Sidang Restoratif

Pengelolaan administrasi yang baik sangat penting dalam pelaksanaan sidang yang menerapkan keadilan restoratif. Panitera pengadilan bertanggung jawab untuk:

Mempersiapkan Berkas Perkara: Semua berkas perkara, termasuk dokumen kesepakatan dan berita acara persidangan, harus dipersiapkan dengan baik dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
Pencatatan Sidang: Setiap tahapan sidang harus dicatat dalam berita acara, yang akan menjadi dokumen resmi sebagai bukti proses restoratif telah dilakukan sesuai prosedur.
Pengarsipan: Berkas-berkas terkait perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif harus diarsipkan dengan baik untuk kepentingan evaluasi di masa mendatang.

6.6 Evaluasi dan Laporan Berkala

Pengadilan tingkat pertama diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada pengadilan tingkat banding mengenai pelaksanaan keadilan restoratif. Laporan ini mencakup informasi tentang:

Jumlah Perkara: Berapa banyak perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif.
Hasil Kesepakatan: Bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai antara korban dan terdakwa.
Kendala yang Dihadapi: Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan keadilan restoratif, seperti ketidaksetaraan relasi kuasa atau penolakan dari pihak tertentu.

Bab 7: Contoh Kasus Penerapan Keadilan Restoratif

7.1 Kasus Pencurian Barang Bernilai Kecil

Kasus: Seorang remaja berusia 16 tahun didakwa atas tindakan pencurian barang bernilai Rp1.500.000 dari sebuah toko. Ini adalah pelanggaran pertama yang dilakukan oleh pelaku, dan ia mengakui perbuatannya saat diinterogasi.

Proses:

Pada sidang pertama, terdakwa menyatakan bahwa ia menyesal atas perbuatannya dan ingin meminta maaf kepada pemilik toko. Pemilik toko setuju untuk bertemu dengan terdakwa dan keluarganya melalui mekanisme keadilan restoratif.
Kedua belah pihak kemudian mencapai kesepakatan di luar pengadilan, di mana pelaku berjanji untuk mengganti rugi kerugian dengan mengembalikan barang yang dicuri dan bekerja di toko tersebut selama satu bulan tanpa dibayar sebagai bentuk penebusan.
Pengadilan memutuskan untuk menyetujui kesepakatan tersebut dan menganggapnya sebagai penyelesaian kasus. Tidak ada hukuman pidana yang dijatuhkan karena proses keadilan restoratif sudah berhasil.

Hasil: Korban merasa puas karena mendapatkan barangnya kembali, dan terdakwa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada pemenjaraan, dan hubungan sosial antara korban dan pelaku dapat pulih.

7.2 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Luka Ringan

Kasus: Seorang pengemudi sepeda motor mengalami kecelakaan ringan dengan seorang pejalan kaki yang menyebabkan luka ringan pada korban. Pengemudi sepeda motor tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya dan siap bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Proses:

Korban dan pelaku setuju untuk menyelesaikan perkara secara restoratif. Pelaku setuju untuk menanggung biaya perawatan medis korban dan memberikan kompensasi tambahan sebagai ganti rugi atas luka yang diderita korban.
Pada persidangan, hakim menggali informasi lebih lanjut dari korban mengenai dampak kecelakaan dan memastikan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak adil dan sesuai dengan kebutuhan korban.
Hakim kemudian mempertimbangkan kesepakatan tersebut dalam putusan, dan pelaku diizinkan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya tanpa harus menghadapi hukuman pidana.

Hasil: Korban menerima ganti rugi dan biaya perawatan, sementara pelaku bisa melanjutkan hidupnya tanpa stigma hukuman pidana. Keadilan restoratif dalam hal ini menghindarkan pelaku dari pemenjaraan yang tidak diperlukan.

7.3 Kasus Penganiayaan di Lingkungan Sekolah

Kasus: Seorang siswa terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap temannya di sekolah, yang menyebabkan cedera ringan. Orang tua korban melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang, tetapi juga ingin memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.

Proses:

Kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku, korban, serta perwakilan sekolah dan keluarga berpartisipasi dalam pertemuan mediasi.
Dalam pertemuan tersebut, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban serta keluarga korban. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan, di mana pelaku setuju untuk melakukan pelayanan masyarakat di sekolah sebagai bentuk penebusan dan mengikuti konseling manajemen emosi.
Pengadilan memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke jalur pidana karena kesepakatan yang dicapai dianggap adil oleh kedua belah pihak.

Hasil: Korban merasa keadilan telah ditegakkan melalui permintaan maaf dan tindakan pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus berurusan dengan catatan kriminal di usia muda.

7.4 Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kasus: Seorang suami terlibat dalam tindak kekerasan terhadap istrinya, namun istri tidak ingin kasus ini diproses secara hukum formal. Mereka berdua sepakat untuk mencoba menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi.

Proses:

Dalam proses keadilan restoratif, suami mengakui tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti konseling pernikahan, dan suami setuju untuk mengikuti program rehabilitasi pengelolaan amarah.
Korban, dalam hal ini istri, setuju dengan keputusan tersebut, namun tetap diberi hak untuk melanjutkan ke proses hukum jika suami mengulangi perbuatannya.
Kesepakatan tersebut dicatat oleh hakim dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan.

Hasil: Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus diproses lebih lanjut melalui jalur hukum pidana, sementara korban merasa aman karena proses rehabilitasi suami dipantau oleh pengadilan.

7.5 Kasus Anak Terlibat Tindak Pidana Pencurian

Kasus: Seorang anak berusia 14 tahun mencuri ponsel dari temannya. Orang tua anak yang menjadi korban mengajukan laporan ke pihak berwajib, tetapi juga ingin menyelesaikan kasus ini tanpa menghukum anak secara pidana.

Proses:

Pengadilan anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Anak pelaku, korban, dan keluarga mereka bersepakat untuk bertemu dalam proses mediasi.
Anak pelaku meminta maaf kepada korban dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Orang tua pelaku juga setuju untuk mengganti ponsel yang dicuri dengan yang baru.
Hakim memutuskan untuk tidak meneruskan perkara ke jalur pidana, dan anak diberikan bimbingan serta konseling untuk memastikan ia memahami dampak dari perbuatannya.

Hasil: Kedua belah pihak merasa puas dengan penyelesaian tersebut. Anak tidak perlu menghadapi stigma sebagai pelaku pidana, dan korban mendapatkan kembali haknya. Pendekatan ini mendorong rehabilitasi dan perbaikan perilaku anak.

Bab 8: Kesimpulan

8.1 Manfaat Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menyelesaikan perkara pidana. Fokus utama pendekatan ini adalah pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Manfaat utama dari penerapan keadilan restoratif adalah:

Pemulihan Korban: Korban memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian perkara, menyampaikan perasaan mereka, serta mendapatkan pemulihan yang sesuai dengan kerugian yang dialami, baik secara materi maupun non-materi.
Tanggung Jawab Pelaku: Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui kompensasi atau tindakan yang dapat memulihkan keadaan korban. Ini menghindari pemenjaraan yang terkadang tidak efektif dalam mencegah pengulangan tindak pidana.
Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana: Dengan pendekatan yang lebih konstruktif, keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan serupa di masa mendatang.
Penguatan Relasi Sosial: Dalam banyak kasus, pendekatan ini membantu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, baik antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dan komunitas.

8.2 Tantangan dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan keadilan restoratif juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah:

Penolakan dari Salah Satu Pihak: Tidak semua korban atau pelaku bersedia untuk terlibat dalam proses perdamaian. Ketika salah satu pihak menolak, maka proses keadilan restoratif tidak dapat dilaksanakan, dan kasus harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal.
Relasi Kuasa yang Tidak Seimbang: Dalam beberapa kasus, perbedaan kekuatan sosial atau ekonomi antara pelaku dan korban dapat menghambat penerapan keadilan restoratif yang adil. Hakim harus memastikan bahwa tidak ada tekanan atau paksaan yang mempengaruhi kesepakatan yang dibuat.
Ketidakpahaman Masyarakat: Masyarakat masih sering menganggap bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui hukuman pidana, sehingga penerimaan terhadap konsep keadilan restoratif masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi.

8.3 Prospek Masa Depan Keadilan Restoratif di Indonesia

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan prospek yang menjanjikan untuk masa depan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan manusiawi. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Indonesia telah mengambil langkah maju dalam mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem hukum.

Ke depan, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan keadilan restoratif adalah:

Peningkatan Kapasitas Hakim dan Aparat Hukum: Diperlukan pelatihan yang lebih intensif untuk para hakim, jaksa, dan penasihat hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.
Sosialisasi kepada Masyarakat: Perlu ada upaya lebih lanjut dalam menyosialisasikan pendekatan ini kepada masyarakat luas agar mereka memahami manfaatnya dan tidak lagi menganggap hukuman penjara sebagai satu-satunya bentuk keadilan.
Pengembangan Kebijakan Lebih Lanjut: Pemerintah dapat mengembangkan lebih banyak kebijakan dan regulasi yang mendukung penerapan keadilan restoratif dalam berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana yang melibatkan anak, perempuan, dan komunitas yang rentan.

8.4 Kesimpulan Akhir

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang memberikan alternatif lebih baik dalam penyelesaian perkara pidana. Dengan mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan keadilan yang lebih substantif, keadilan restoratif tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana harus terus berkomitmen dalam mengimplementasikan dan mengembangkan pendekatan ini, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.